Kendalikan Pandemi, Berikan Pendampingan, dan Entaskan Kemiskinan

Menjadikan wabah yang tengah melanda sebagai momentum untuk memperkat sektor pangan bagi Chairman Sinar Mas Agribusiness & Food, Franky O. Widjaja adalah wacana yang mesti disampaikan kepada publik sama kuatnya dengan mempraktikkannya dalam bisnis keseharian. Saat hadir selaku Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia bidang Agrbisnis, Pangan dan Kehutanan, dirinya menyampaikan jika cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan ekspor sekaligus berupaya mengurangi ketergantungan pada produk pangan impor.

“Pandemi Covid-19 ibarat dua sisi koin yang berbeda. Di satu sisi, hampir seluruh sektor industri mengalami pelambatan, namun pada sisi yang lain, sektor pertanian justru tumbuh di atas 2 persen,” ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan dan Strategi Kebijakan’ yang ditaja oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI), Rabu (27/1/2020). Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang sejak menyatakan telah terjadi pandemi, tetap mengizinkan sektor industri beraktivitas dengan pembatasan serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, sehingga gerak perekonomian dapat tetap terjaga. “Sektor pangan dan industri pengolahannya yang mempekerjakan lebih dari 55 juta orang dari keseluruhan 128 juta pekerja di negeri ini mampu terus bertumbuh, berkontribusi terhadap perolehan GDP.”

Sudah barang tentu dirinya tak sendirian di sana, karena setelah Ketua MWA UI, Saleh Husin menyambut para peserta, dan Rektor UI, Ari Kuncoro menyampaikan pembukaannya, di antara pemateri, hadir Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarti, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, dan ekonom Chatib Basri. Saleh Husin yang juga Managing Director Sinar Mas, mengatakan, kalau hasil diskusi ini akan dijadikan rekomendasi yang dirangkum oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI guna diteruskan kepada pemerintah.

Langkah revitalisasi yang dapat dilakukan menurut Franky adalah melalui pemberian pendampingan kepada para petani, memanfaatkan skema Inclusive Closed Loop yang selain mampu meningkatkan produksi komoditas pangan secara berkelanjutan, juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani, serta mengurangi pelepasan emisi. “Bentuknya berupa pelatihan praktik pertanian terbaik, penyediaan akses pada bibit unggul dan pupuk, dukungan pendanaan, pendidikan literasi keuangan, dukungan teknologi tepat guna, berikut jaminan pembelian produk (offtaker) oleh perusahaan yang memberikan pendampingan tadi.”

Langkah ini dapat membangun ekosistem sektor pangan berkelanjutan yang dapat dijadikan model bisnis oleh produk unggulan lainnya. “Dukungan kebijakan maupun insentif dari pemerintah berpotensi menghadirkan rantai pasok yang kokoh sehingga hadir lebih banyak lagi food estate yang pengelolaannya mengandalkan peran koperasi, atau mengkorporasikan koperasi, yang ke depan dapat berkontribusi mewujudkan satu triliun dollar bagi ekonomi Indonesia,” ujarnya. Skema serupa sebelumnya ia sampaikan dalam gelaran Jakarta Food Security Summit ke-5 pada bulan November tahun lalu

Menyikapi meningkatnya jumlah kemiskinan akibat pandemi, melalui KADIN, Franky mengusulkan adanya kemitraan Public-Private Partnership (PPP) bersama Pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. “Kami telah telah mempelajari modul pengentasan kemiskinan yang berhasil diterapkan beberapa negara yang memiliki kesamaan demografi dengan Indonesia seperti Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan,” ungkapnya. Dari sana, kalangan usaha akan membuat pusat pelatihan di Jakarta dan sekitarnya, berikut menghadirkan para pelatih dari negara tersebut (train the trainers).

Menurutnya, para kepala daerah nantinya dapat menugaskan tenaga penyuluh untuk mempelajari modul tersebut, agar masing-masing dapat merancang pelatihan yang sesuai bagi daerah asalnya. Modul yang dirasa cocok, penerapannya dilakukan bekerja sama dengan perusahaan di sana, melalui implementasi program dalam radius hingga 3 (tiga) kilometer dari wilayah operasinya.  Tak hanya itu, perusahaan yang terlibat juga mendedikasikan hingga 2 persen dari keuntungan mereka guna mendukung program ini, sementara pemerintah memberikan relaksasi melalui insentif perpajakan bagi perusahaan tersebut, yang alokasinya diaudit secara terbuka.

hampir seluruh sektor industri mengalami pelambatan, namun pada sisi yang lain, sektor pertanian justru tumbuh di atas 2 persen

Franky mencontohkan PPP pada sektor agribisnis, pangan dan industri pengolahannya yang mampu membina 1 juta petani di tahun 2020, sehingga pada masa pandemi berhasil meningkatkan produktivitas, dan ke depan sangat berpotensi berkontribusi 1 (satu) triliun USD.  “Kami mengharapkan semua yang hadir berkenan mengkaji masukan ini lebih mendalam agar pemulihan ekonomi Indonesia dapat lebih cepat terlaksana,” kata Franky.

Sudah barang tentu, pengendalian pandemi menjadi syaratnya, sebagaimana di awal webinar, Menko Perekonomian mengatakan kalau program vaksinasi Covid-19 yang tengah berlangsung adalah game changer dalam langkah pemulihan ekonomi Indonesia. Menurut Airlangga keberhasilan vaksinasi menjadi bagian tak terpisahan dari strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang selain meliputi alokasi pendanaan bagi sektor kesehatan serta perlindungan sosial, dukungan bagi UMKM dan pembiayaan korporasi, anggaran untuk kementerian maupun lembaga negara serta pemerintah daerah, juga pengesahan UU Cipta Kerja yang diharapkan bisa memangkas hambatan perizinan dan regulasi usaha sehingga investasi mengalir, diikuti dengan terciptanya lapangan kerja.

Langkah lain mengakselarasi pertumbuhan ekonomi tahun ini, ujar Menko adalah merilis Daftar Prioritas Investasi, meresmikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), sekaligus memperkuat substitusi impor guna menjadikan industri nasional semakin dalam, memperbaiki posisi Indonesia dalam global value chain dengan bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), berikut mempercepat langkah transformasi digital. “Pandemi adalah peristiwa yang terjadi di luar perkiraan, sehingga kebijakan meresponnya dilakukan secara extraordinary. Namun berbagai langkah yang disusun dapat berhasil jika pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi saling berkolaborasi dan bersinergi,” ujarnya.

Dukungan terhadap PEN, menurut Ketua OJK,  Wimboh Santoso tergambar dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 di mana OJK, “Akan memberikan ruang relaksasi penyaluran kredit bagi sektor-sektor vital maupun pengungkit ekonomi, misalnya sektor real estat, kepemilikan kendaraan bermotor, dan industri kesehatan. Khusus sektor kesehatan perlu kita dukung agar mempunyai kemampuan lebih luas untuk melayani masyarakat.”

Pihaknya juga berupaya agar perkembangan ekonomi pasca pandemi dapat berlangsung berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing sektor keuangan Indonesia melalui konsolidasi sektor jasa keuangan, penguatan tata kelola, reformasi industri keuangan nonbank dan pasar modal, serta koordinasi dalam pengawasan lintas sektor, dan pengawasan prakti konglomerasi keuangan. Selain itu, Wimboh menyampaikan ekosistem jasa keuangan akan terus dikembangkan melalui produk berbasis teknologi sehingga semakin inklusif, menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk di antaranya UMKM.

program vaksinasi Covid-19 yang tengah berlangsung adalah game changer dalam langkah pemulihan ekonomi Indonesia

Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah merancang APBN yang mampu mendukung keberlanjutan program PEN, “Kami akan mengelola APBN dengan fokus untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. APBN tahun 2021 didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan, namun juga pada saat yang sama mulai konsolidasi menyehatkan kembali APBN kita,” ungkapnya.

Tahun ini pihaknya menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun, yang dinilainya sebagai raihan yang optimistis karena imbas pandemi masih sangat berpengaruh, sehingga,  “Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan bekerja sangat keras untuk mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Dari sisi belanja negara akan dibelanjakan sebesar Rp 2.750 triliun, dengan rincian belanja Pemerintah pusat mencapai Rp 1.954,5 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp 795,5 triliun.

Sementar pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Chatib Basri mengatakan dengan menyimak belanja masyarakat diketahui jika kelas bawah telah kembali normal, sedangkan kelas menengah hampir normal, namun masyarakat kelas atas berada di bawah normal, atau masih menahan belanja merek. Penyebabnya, menurut Menteri Keuangan periode 2013-2014 ini karena belanja utama kelas atas berupa entretainment. “Dengan adanya pandemi, aktivitas entertainment berhenti, leisure berhenti, juga traveling. Konsumsi kelas menengah atas yang merupakan bagian terbesar konsumsi rumah tangga akan pulih kalau pandemi dapat diselesaikan, karena itu fokus pada penanganan kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting,” kata Chatib.

Selain itu, pandemi dan pembatasan aktivitas mengubah prilaku konsumen, sebagaimana terlihat dari penjualan sepeda, tanaman hias, ikan cupang dan pernik terkait dengan hobi yang penjualannya meningkat hingga 40%. Menurut Chatib, orang mengubah aktivitas senggangnya ke aktivitas yang berhubungan dengan hobi. Pola bepergian dengan pesawat udara berganti ke roadtrip (perjalanan darat pribadi), jasa resor atau bungalow yang privat dan jauh dari kerumunan semakin menjadi pilihan, demikian pula restoran. Transformasi bisnis terjadi. “Sektor yang mampu mentransformasikan dirinya ke dalam digital, berpeluang untuk survive.” Dirinya setuju dengan pernyataan Franky kalau pandemi membuka pula peluang baru.

Konsumsi kelas menengah atas yang merupakan bagian terbesar konsumsi rumah tangga akan pulih kalau pandemi dapat diselesaikan,

Chatib tak lupa mengingatkan bahwa keberadaan stimulus, meskipun penting, tidak dapat dikucurkan selamanya, alias ada kerangka waktunya. Hanya saja, pengurangan atau penghentian stimulus baru dapat dilakukan kalau konsumsi masyarakat dan investasi swasta pulih. Jika pandemi belum lagi tertangani, konsumsi kelas menengah atas akan tertahan, investasi swasta tak akan meningkat, dan perekonomian akan kembali bergantung pada APBN. “Karena itu timeframe kapan stimulus harus ditarik menjadi sangat penting.” Indonesia mesti berupaya pulih lebih awal daripada negara-negara maju, sebelum mereka sempat menormalisasi kebijakan moneter masing-masing yang mengakibatkan keluarnya arus modal dari Indonesia, caranya dengan segera mengatasi pandemi.

Penulis: Jaka Anindita

Kontributor: Yulrandro Dave

Desainer: Sidhi Pintaka

Foto: Kemenko Perekonomian, Kompas, Universitas Indonesia